Sempat Viral Adu Mulut Petugas dan Pemilik Rumah Makan, Wali Kota Ibnu Sina Berharap Perda Ramadan Ditaati Bersama

 
hallobanua.com, BANJARMASIN - Sempat viral di media sosial, video perdebatan antar pemilik rumah makan dengan petugas  Satpol PP Banjarmasin saat giat penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Ramadan pada Kamis, (07/04/22) kemarin, membuat Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina angkat bicara. 

Usai mengadakan rapat bersama dengan FKUB dsn sejumlah tokoh perwakilan agama, Ibnu pun menggelar konferensi pers, Jumat (8/4/22). 

"Dengan kejadian kemarin kami langsung menyikapinya dengan merapatkannya pagi ini. Dan sudah diambil kesepakatan bahwa ketentuan hukum peraturan daerah ini masih berlaku dan masih efektif dilaksanakan," ungkap Ibnu, Jumat, (08/04/22). 

Menurut Ibnu, Banjarmasin sudah berpuluh-puluh tahun dalan kondisi aman dan damai, walaupun dalam penegakan Perda ini terjadi pasang surut. 

Ia pun menghimbau, agar masyarakat bersama-sama menghormati kesucian bulan suci Ramadan di Banjarmasin. Bersama menaati penegakan Perda nomor 4 tahun 2005, terkait dengan larangan kegiatan di bulan Ramadan. 

"Oleh karena itu kepada seluruh warga untuk bisa menaatinya terutama yang bekerja di sektor kuliner. Ada pengaturan yang diatur oleh Perda ini, bahwa dengan kebijakan bersama, boleh buka dari jam 3 sore baik pasar wadai ramadan, kafe dan restoran untuk menyiapkan berbuka puasa, tapi sebelumnya itu diharapkan untuk tutup untuk menghormati orang yang berpuasa," terang Ibnu. 

Kemudian dalam pelaksanaan razia warung yang buka, Ibnu menghimbau Satpol PP untuk melaksanakan secara persuasif. 

"Kami sudah minta juga Satpol PP untuk persuasif dan selalu melaksanakan sosialisasi. Kemudian terus disampaikan kepada warga," katanya. 

Menurut Ibnu, sudah 15 tahun perda nomor 4 tahun 2005 tersebut diberlakukan. Dan tidak mungkin seorang pun di Banjarmasin yang tidak mengetahui tentang Perda itu. 

"Oleh karena itu mari sama-sama kita hormati kemudian jika seandainya ada yang sesuatu yang mungkin perlu direvisi perlu diperbaiki silakan disampaikan termasuk juga dengan DPRD. Karena peraturan daerah ini kan disahkan di dalam rapat paripurna DPRD,"tuturnya. 

Ibnu bilang, pihaknya sangat terbuka untuk menerima masukan dari lapisan masyarakat terkait perda tersebut. 

Sementara itu, ketua FKUB Banjarmasin, H Maskur, mengaku sepakat dan mendukung perda itu untuk diterapkan selama belum ada perubahan. 

"Saya kira penerapan ini bisa dipahami dan diterima masyarakat demi kebaikan semua," ungkapnya. 

Pihaknya pun mengimbau kepada seluruh unsur agama yang tergabung dalam FKUB, untuk nanti bisa berkonsultasi dengan seluruh ummatnya. 

Terutama para pemuka agama masing-masing untuk menyampaikan peraturan daerah kepada umatnya. 

"Karena saya yakin apa yang disampaikan oleh pemuka agama ini, mungkin mereka akan patuh, taat karena akan ada dasar-dasarnya saat menyampaikan," pungkasnya. 

Penulis : rian akhmad/ may
Kota bjm pemerintahan
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Hallobanua

Follow Instagram Kami Juga Ya